Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menugaskan
MPR untuk melakukan peninjauan terhadap materi
dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan
MPR untuk diambil Putusan pada Sidang MPR Tahun
2003. Perintah Undang-Undang Dasar tersebut adalah
sebagai konsekuensi dari perubahan kedudukan,
tugas, dan wewenang MPR menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Tambahan
tersebut, pada tahun 2003, MPR menetapkan
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang
Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum
Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 Sampai
Dengan Tahun 2002. Peninjauan terhadap materi dan
status hukum Ketetapan MPR ini merupakan satu
- iv -
rangkaian kegiatan reformasi konstitusi yang integral,
sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang Dasar.
Oleh karena itu, Ketetapan MPR RI Nomor I/
MPR/2003 yang memuat hasil peninjauan materi dan
status hukum seluruh Ketetapan MPRS dan MPR
RI sangat penting dan perlu diketahui oleh segenap
komponen bangsa dan masyarakat luas mengingat
terdapat perubahan kedudukan Ketetapan MPR dalam
sumber tertib hukum di Indonesia.
Pentingnya pemahaman materi dan status hukum
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR ini sejalan
dengan perlunya pemahaman masyarakat terhadap
nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terdapat pada
empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Penerbitan buku Ketetapan MPR RI Nomor I/
MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun
1960 sampai dengan Tahun 2002 adalah untuk
memberikan informasi tentang materi dan status
hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR serta
- v -
dukungan Sekretariat Jenderal MPR kepada MPR
dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi